LONCENG RAKYAT – Salah seorang Anggota Komisi X DPR RI, Adde Rosi Khoerunnisa, mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung dan menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Menurutnya, partisipasi aktif masyarakat sangat penting untuk menghasilkan data ekonomi yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan.
Adde Rosi mengatakan, Sensus Ekonomi merupakan agenda nasional yang bertujuan memotret kondisi dan perkembangan kegiatan ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu, ia mengimbau masyarakat, khususnya para pelaku usaha, agar menerima petugas sensus dengan baik serta memberikan informasi yang benar, lengkap, dan jujur.
“Program ini tentu memberikan data kepada pemerintah. Nantinya, data tersebut menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan, termasuk mendorong penguatan permodalan bagi pelaku usaha,” ujar Adde Rosi usai menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar BPS RI di salah satu hotel di Kabupaten Pandeglang, Senin (3/8/2026).
Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak ragu memberikan data kepada petugas sensus karena seluruh informasi yang dikumpulkan dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Adde Rosi berharap seluruh elemen masyarakat dapat berpartisipasi aktif sehingga pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 berjalan lancar dan menghasilkan data berkualitas yang bermanfaat bagi pembangunan daerah maupun nasional.
“Kami berharap melalui Sensus Ekonomi ini para pelaku usaha di Pandeglang dapat memperoleh manfaat dari berbagai kebijakan yang akan disusun berdasarkan data yang dihasilkan,” katanya.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Banten, Yuniar Juliana, mengatakan capaian pelaksanaan Sensus Ekonomi di Provinsi Banten hingga saat ini telah mencapai 74 persen. Adapun di Kabupaten Pandeglang, progres pendataan telah mencapai 75 persen.
“Wilayah dengan capaian tertinggi adalah Kabupaten Serang, sekitar 80 persen, sedangkan yang terendah adalah Kota Tangerang Selatan dengan capaian sekitar 69 persen,” ungkap Yuniar.
Menurutnya, salah satu kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sensus adalah tingkat respons masyarakat, terutama di wilayah perkotaan, yang relatif lebih rendah dibandingkan daerah lainnya.
“Hal ini kemungkinan berkaitan dengan karakteristik masyarakat di perkotaan yang sebagian besar bekerja sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi petugas sensus dalam melakukan pendataan di lapangan,” tuturnya.
Yuniar menegaskan bahwa seluruh data yang dikumpulkan BPS dijamin kerahasiaannya sesuai amanat undang-undang dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik.
“Kegiatan ini dilakukan semata-mata untuk kebutuhan statistik. Kerahasiaan data responden dijamin oleh undang-undang. Karena itu, mari bersama-sama menyukseskan Sensus Ekonomi 2026,” ujarnya.
Sensus Ekonomi 2026 merupakan kegiatan pendataan yang diselenggarakan BPS setiap sepuluh tahun sekali untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi perekonomian Indonesia.
Hasil sensus tersebut akan menjadi salah satu acuan penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.***
Komentar