LONCENG RAKYAT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) resmi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah, (RKPD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2027.
Acara yang menjadi kompas pembangunan daerah ini dilaksanakan di Gedung Pendopo Pandeglang, dan secara resmi dibuka oleh Bupati Pandeglang, Dewi Setiani, Senin 30/03/26.
Dalam arahannya, Bupati Pandeglang, Raden Dewi Setiani, menegaskan bahwa Musrenbang tahun ini bukan sekadar rutinitas birokrasi.
Ia menyebut forum ini sebagai ‘ruang pertemuan gagasan’ untuk merumuskan, menyelaraskan usulan pembangunan dari seluruh perangkat daerah, kecamatan, hingga masyarakat, agar program pembangunan tahun 2027 benar-benar tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, perencanaan pembangunan harus dilakukan secara terarah, terukur, dan berkelanjutan dengan mengedepankan skala prioritas, sehingga setiap program yang direncanakan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Pandeglang.
“Musrenbang RKPD ini menjadi momentum penting untuk menyatukan visi, menyelaraskan program, dan memastikan arah pembangunan Kabupaten Pandeglang tahun 2027 berjalan sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat,” ujarnya.
Dewi memaparkan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 merupakan fase krusial karena memasuki tahun kedua pelaksanaan RPJMD 2025-2029. Bupati Dewi mengungkapkan ada empat prioritas besar yang akan dikejar:
1. Integrasi Pembangunan Infrastruktur Prioritas.
2. Penguatan Ekonomi Lokal.
3. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).
4. Pembenahan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional.
Ambisi besar ditunjukkan Bupati Dewi dalam sektor infrastruktur. Ia menargetkan anggaran pembangunan infrastruktur di tahun 2027 mampu menyentuh angka 40 persen dari APBD.
“Walaupun kita belum bisa (sepenuhnya) mencapai 40 persen, namun kita akan terus meningkatkan upaya untuk menggaet anggaran bagi infrastruktur prioritas,” ujar Bupati Dewi optimis.
Meski optimis, Bupati Dewi tidak menutup mata terhadap realita di lapangan. Berdasarkan evaluasi tahun 2025, dari total 732 kilometer jalan kabupaten, baru sekitar 67,14 persen yang dalam kondisi mantap.
“Artinya, kita masih memiliki PR sekitar 33 persen lagi yang harus dituntaskan untuk menjamin mobilitas warga,” tambahnya.
Untuk mengakselerasi kemajuan, Pemkab Pandeglang telah menetapkan 8 program unggulan yang akan menjadi “motor” penggerak dalam RPJMD 2025-2029, di antaranya:
• Petarung : Pembangunan Infrastruktur Strategis, Penguatan konektivitas wilayah.
• Lembur Bagja : Gerakan membangun kampung sehat dan sejahtera yang holistik dan berkelanjutan.
• Ngalangkah: Desa wajib belajar demi menciptakan Generasi Emas Pandeglang.
• Ponpes Go: Pembinaan mental wirausaha santri berbasis potensi lokal.
• Kreativasi: Pengembangan produk seni, budaya, dan kreatif lokal.
• Bakul: Gerakan konsumsi pangan lokal dan hilirisasi pertanian/perikanan.
• Gaspol: Peningkatan skill tenaga kerja menghadapi bonus demografi.
• Didingklik: Digitalisasi layanan publik untuk transparansi dan kemudahan warga.
Ia berharap seluruh perangkat daerah, pemangku kepentingan, serta unsur masyarakat dapat berperan aktif dalam memberikan masukan yang konstruktif, agar dokumen RKPD tahun 2027 mampu menjadi landasan pembangunan yang efektif dan responsif terhadap tantangan daerah.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pandeglang Sutoto menyampaikan tujuan Musrenbang RKPD tahun 2027 ini adalah menjaring saran, masukan dari unsur pemerintah, masyarakat, akademisi dan stakeholder penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan, “katanya.
“RKPD Pemkab Pandeglang tahun 2027 merupakan salah satu tahapan yang harus dilaksanakan dari beberapa tahapan proses perencanaan pembangunan dalam rangka penyusunan RKPD, “ungkapnya.
Melalui Musrenbang RKPD tersebut, Pemkab Pandeglang berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, partisipatif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ia menjelaskan, bahwa RKPD 2027 difokuskan untuk memenuhi amanat UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.
“Daya saing ekonomi lokal melalui UMKM dan ekonomi kreatif harus memiliki kontribusi besar bagi kemandirian fiskal daerah serta menarik investasi,” jelas Sutoto.
Sutoto juga menekankan pentingnya aspek keempat, yakni tata kelola pemerintahan profesional yang didukung penuh oleh teknologi. Salah satu senjatanya adalah platform Didingklik.
“Melalui platform Didingklik, digitalisasi layanan publik akan lebih maksimal, transparan, dan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan,” pungkasnya.
Dalam kegiatan ini juga bupati menyerahkan penghargaan kepada sejumlah OPD dan kecamatan terbaik dalam hal pelaksanaan terbaik pada forum penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). (Adv)***
Komentar